Laman

05 November 2010

Dukungan Palembang menjadi Ibu Kota Republik Indonesia

Ibu Kota bakal di pindahkan ke Palembang??? itu adalah topik hangat yang dibicarakan diberbagai sekmen lapisan masyarakat kota Palembang dan sekitarnya. Sebenarnya topik ini sudah lama muncul kepermukaan namun kini kembali menghangat dibicarakan.
Akhir-akhir ini banyak bermunculan situs-situs dukungan pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia ke Palembang, banyak sekali alasan-alasan para pendukung ini. namun yang menarik perhatian saya adalah suara yang menyatakan "Kembali kejayaan Palembang seperti Zaman Sriwijaya".
Berikut saya kutip dari DetikNews

'Wong Kito' Minta Pindahkan Ibukota Indonesia ke Palembang
Taufik Wijaya - detikNews

Palembang - Wacana pemindahan Ibukota Indonesia dari Jakarta ke Palembang sudah diteriakkan sejumlah tokoh masyarakat Palembang sejak lima tahun lalu. Mendengar pernyataan Presiden SBY terkait soal wacana pemindahan ibukota dari Jakarta, mendapat respon posisitf dari sejumlah tokoh masyarakat Palembang.

"Kita menyambut baik pernyataan Presiden SBY dan kita harapkan presiden, para anggota dewan, serta tokoh-tokoh nasional mendukung pemindahan Ibukota Indonesia ke Palembang," kata praktisi hukum dan aktivis LSM, Chairilsyah saat dihubungi Rabu (8/9/2010) malam.

Menurut Chairilsyah, jika benar nantinya ibukota pindah ke Palembang, itu bukanlah sesuatu yang baru. Sebelum Republik Indonesia berdiri, Palembang sudah menjadi pusat kekuasaan di Nusantara.

"Sebagai kota tertua di Nusantara, Palembang telah membuktikan fungsinya selama Sriwijaya berkuasa. Sebelum Batavia dijadikan pusat pemerintahan Belanda, Palembang merupakan kota teramai di Nusantara, sebagai pusat perdagangan, politik, dan lainnya," kata Chairilsyah.

Mengapa Palembang menjadi pilihan ibukota Indonesia? "Pertama, Palembang aman dari segala bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, dan lainnya. Begitu pun daerah sekitarnya relatif aman, terutama di teluk Bangka. Ini berbeda dengan wilayah lain di Indonesia, termasuk di Kalimantan," katanya.

Kedua, lanjut Chairilsyah, kawasan penunjang Palembang juga cukup bagus. Baik kebutuhan energi maupun pangan. Ketiga, Palembang juga sudah lama menjadi 'miniatur Indonesia'. "Palembang merupakan daerah yang mana masyarakatnya dapat beradaptasi dengan berbagai suku-bangsa di Indonesia maupun di dunia. Belum ada catatan adanya bentrok yang berbau SARA di Palembang. Ini tidak seperti di daerah lain," ujarnya.

Memang, kekurangan Palembang seperti umumnya kota-kota besar lainnya di Indonesia soal tata-ruang kotanya. Namun, ini dapat segera diatasi sejak dini, sebab Palembang belum seburuk Jakarta, Medan, Semarang, maupun Surabaya.

"Selain itu ada kawasan yang strategis yang dapat dijadikan ibukota. Sebab dekat dengan batas hubungan internasional yakni di sekitar kawasan Tanjung Api-api. Kawasan ini dulunya di masa Sriwijaya sempat menjadi kawasan paling ramai, begitu catatan I-Tsing, seorang penjelajah dari Tiongkok yang pernah berkunjung ke Sriwijaya," katanya.

Dukungan dan alasan yang sama juga disampaikan aktifis politik Febuarrahman. "Saya beberapa tahun terakhir sangat mendukung gagasan ini," ujarnya.

Budayawan Palembang Erwan Suryanegara menyatakan hal yang sama, "Indonesia yang hari ini kurang berjalan baik, sebab melanjutkan penggunaan Jakarta sebagai ibukota oleh wong Palembang. Padahal kalau mau taat sejarah, saat merdeka ibukota Indonesia kembalikan ke Palembang," ujarnya.

(tw/mok)

Ide Pemindahan Ibukota Indonesia ke Palembang Perlu Dikaji


Oleh FLORENCIA MERCELINA RAMADHONA

GAGASAN pemindahan ibukota Indonesia ke Palembang disambut baik politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatra Selatan Yuswar Hidayatulah. Tapi masih banyak persiapan yang harus dilakukan Palembang buat menjadi ibukota Indonesia. Itu perlu dikaji.

“Itu perlu dikaji. Misalnya Palembang harus selesai dari permasalahan-permasalahan rutin yang banyak yang terjadi di kota besar di Indonesia, seperti penataan transportasi, banjir, penataan pemukiman, penataan jalan, infrastruktur, kesiapan sosial, keamanan, dan lainnya,” kata Yuswar, yang dihubungi Selasa (17/11/2009).

Menurut Yuswar, ide pemindahan ibukota Indonesia dari Jakarta atau Pulau Jawa, merupakan ide yang perlu dikaji. Manfaat ibukota Indonesia di luar pulau Jawa, antara lain pemerataan pembangunan, mengurangi beban sosial dan ekonomi Jakarta dan pulau Jawa, penyebaran penduduk, dan lainnya.

Palembang ditawarkan jadi ibu kota negara



PALEMBANG: Provinsi Sumatera Selatan menawarkan Kota Palembang menjadi ibu kota negara jika pemerintah pusat berniat memindahkannya ke luar Pulau Jawa.

Alex Noerdin menawarkan hal itu dihadapan sejumlah anggota DPR yang hadir dalam Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Demokrat Sumsel kemarin.

"Kalau mau dipindahkan, ibu kota Indonesia jangan ke Palangkaraya lebih baik ke Palembang saja. Pak Anas [Ketum Demokrat] kalau bisa tolong ini diusulkan ke Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat," ujarnya.

Alex mengatakan Palembang cukup pantas dijadikan ibu kota negara dilihat dari fasilitas dan kondisi geografisnya. Selain itu dilihat dari historis, Kerajaan Sriwijaya berpusat di Palembang hingga ke Filipina dan Madagaskar, serta dari Thailand hingga ke Afrika Selatan.

"Setidaknya Palembang tidak macet seperti Jakarta. Ke depan kami berharap semua pihak bisa mendukung bagaimana mengubah wajah kota ini," jelasnya.

Wali Kota Palembang Eddy Santana Putera menyambut baik wacana pemindahan ibu kota pemerintahan ke Palembang. Menurut dia, untuk menjadikan Palembang sebagai ibu kota, dibutuhkan penyempurnaan infrastruktur dan jaringan transportasi.

"Jika nanti ada keputusan pemindahan ibu kota, kami siap saja, tetapi harus melakukan pembenahan infrastruktur, karena jalan-jalan di Kota Palembang ini kan sempit. Lagi pula kota di Sumsel ini cukup banyak," terangnya.

Pengamat politik Universitas Sriwijaya Alfitri mengatakan untuk menjadi ibu kota pemerintahan perlu ada persiapan khusus yang menunjang, seperti lahan yang memadai untuk infrastruktur pemerintahan.

Selain itu, ungkapnya perlu dipilih daerah yang relatif aman dari ancaman bencana alam maupun peristiwa kerusuhan sosial.